Nelayan Masalembu Dorong Pemerintah Untuk Tolak Cantrang

- Kamis, 5 Agustus 2021 | 06:23 WIB
nelayan Masalembu saat pawai meminta pemerintah Masalembu tegas melarang penangkapan ikan dengan alat Cantrang (Andy)
nelayan Masalembu saat pawai meminta pemerintah Masalembu tegas melarang penangkapan ikan dengan alat Cantrang (Andy)

HalloMadura, Sumenp -  Rabu (4/8/2021) Nelayan tradisional yang tergabung dalam Persatuan Nelayan Masalembu (PNM) yang terdiri dari berbagai organisasi Nelayan di Kecamatan Masalembu, melakukan pawai keliling atau woro-woro menginformasikan berita baik untuk para Nelayan Masalembu, terkait kebijakan peraturan terbaru yaitu, Permen KP no.18 tahun 2021.

Penting diketahui sebelumnya bahwa, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia mengundangkan Permen KP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan, pada tanggal 18 Juni 2021.

Dimana didalamnya memuat keputusan bahwa cantrang atau Kardan secara resmi atau sah dilarang diseluruh perairan laut Indonesia, termasuk diperairan Pulau Masalembu.

Tina’ie Hasyim sebagai persatuan nelayan Masalembu menjelaskan bahwa lahirnya peraturan yang terbaru yang menyatakan bahwa Cantrang dilarang, tidak lepas dari gerakan dan tuntutan para Nelayan tradisional diseluruh Indonesia, termasuk nelayan Masalembu, yang tergabung dalam Persatuan Nelayan Masalembu, tuntutan para Nelayan Masalembu meminta dan mendesak pemerintah untuk merevisi peraturan sebelumnya, Permen KP no. 59 tahun 2020 yang memperbolehkan alat tangkap Cantrang, untuk mengeluarkan alat tangkap Cantrang dari alat tangkap yang diperbolehkan.

Lebih lanjut Tina’ie Hasyim menerangkan Berdasarkan penelitian KKP Sendiri, bahwa Cantrang dapat menyebabkan tiga hal, yaitu: mendorong penangkapan ikan yang tidak efektif dan eksploitatif, menghancurkan terumbu karang yang menjadi rumah ikan, dan memicu konflik sosial-ekonomi nelayan di tingkat akar rumput

Dilain tempat Ketua Rawatan Samudra Moh. Zehri meminta dengan tegas kepada pemerintah baik itu ditingkat Desa, Kecamatan, dan unsur aparat penegak hukum, agar menindak dengan tegas jika masih ada kapal Cantrang yang bekerja diwilayah perairan Pulau Masalembu.

“Kami meminta pemerintah diwilayah Kecamatan Masalembu untuk mensosialisasikan aturan yang terbaru kepada Masyarakat, serta bersinergi bersama untuk terus mengawal peraturan terbaru demi kesejahteraan Nelayan,” harapnya.

Moh. Zehri menambahkan, berdasarkan informasi yang diterima dari Nelayan sekitar bahwa masih banyak kapal Cantrang yang bekerja di perairan laut Masalembu, padahal Permen KP no.18 2021 sudah sangat jelas melarang penggunaan alat tangkap Cantrang.

“Jika produk hukumnya saja yang ada, tapi penegakan hukumnya lemah baik ditingkat pemerintah dan aparat penegak hukum, maka kesejahteraan jauh dari harapan,” tegasnya.

Halaman:

Editor: Andy Setiawan

Tags

Terkini

Sari Roti Suguhan Acara Maulid Nabi Muhammad SAW

Jumat, 8 Oktober 2021 | 18:29 WIB

Ayo, Bergabung Jadi Reseller Sari Roti Sampang

Senin, 4 Oktober 2021 | 19:32 WIB

Berawal Dari Iseng, Kini Menjadi Pundi-Pundi Rupiah

Senin, 4 Oktober 2021 | 18:27 WIB

Jualan Sari Roti, Omset Jutaan Rupiah

Senin, 4 Oktober 2021 | 18:08 WIB

Yuuk Jadi Reseller Sari Roti, Cuan Jutaan Rupiah

Senin, 4 Oktober 2021 | 18:05 WIB

Tanpa Modal Besar, Raup Jutaan Rupiah

Senin, 4 Oktober 2021 | 17:57 WIB
X