Ribuan Pegawai Non ASN Dianggap Jadi Beban APBD, Legislatif Sebut Jadi Penghambat Peningkatan Infrastruktur

- Kamis, 22 September 2022 | 18:16 WIB
Tampak, Bupati Bangkalan saat memberikan petikan SK PPPK Non Guru di Pendapa Agung Bangkalan (Imam Fikri)
Tampak, Bupati Bangkalan saat memberikan petikan SK PPPK Non Guru di Pendapa Agung Bangkalan (Imam Fikri)

HALLO MADURA, Bangkalan - Ribuan pegawai non aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Bangkalan dinilai menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), oleh anggota Komisi DPRD setempat. 

Menurut data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA), kurang lebihnya ada 3.243 orang pegawai non ASN. 

Dari ribuan pegawai non ASN tersebut, anggaran yang dikeluarkan untuk gaji senilai Rp 48 Miliar. Dana itu bersumber dari APBD Kabupaten Bangkalan. 

Gaji yang dikeluarkan untuk pegawai non ASN tersebut masuk di belanja barang dan jasa. Sementara untuk ASN masuk dalam gaji pegawai. 

Anggota Komisi A DPRD Bangkalan, Muhammad Hotib menyebutkan, membengkaknya anggaran yang dikeluarkan hanya untuk menggaji pegawai tersebut menilai bahwa APBD tidak sesuai dengan visi misi Bupati. 

"Penggunaan dana APBD di Bangkalan ini tidak sesuai dengan visi misi Bupati, karena belanja pegawai yang membengkak bukan belanja modal," kata Hotib saat ditemui, Kamis (22/9/2022). 

Solusi yang disampaikan olehnya, Bupati harus memperbaiki Peraturan Bupati (Perbub) tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai, karena keaktifan pegawai harus diterapkan. 

Jika hal itu dibiarkan, maka dampaknya terhadap peningkatan infrastruktur belum bisa berjalan secara maksimal. 

Selain itu, dia juga menekankan agar deteksi kehadiran pegawai harus diterapkan dan juga Perbub tambahan penghasilan pegawai (TPP) harus diperbaiki. 

Halaman:

Editor: Andy Setiawan

Terkini

Bank UMKM Jatim Akan Bantu Permodalan Warga Sumenep

Kamis, 29 September 2022 | 19:37 WIB

Hari Jadi Sumenep Ke-753 Telan Anggaran Rp1,1 Miliar

Kamis, 29 September 2022 | 16:50 WIB
X